Kabar

Eksaminasi Putusan PTUN atas Sengketa Informasi Kasus Munir

Posted by on 20/04/2017 in Kabar, Kegiatan

Kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib sampai hari ini belum tuntas. Meskipun telah ada putusan terhadap pelakunya, belum diketahui siapa sejatinya yang menjadi dalang. Pada 22 Desember 2004, Presiden RI saat itu—Susilo Bambang Yudhoyono—mengumumkan bahwa Pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelidiki kasus kematian Munir berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004. Namun, laporan yang diserahkan itu hingga hari ini belum pernah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah melalui Presiden RI kepada publik sebagaimana mandat Penetapan kesembilan dari Keppres dimaksud.

 

Keengganan Pemerintah untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF KMM tersebut membuat KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama LBH Jakarta kemudian mengajukan permohonan. Itu dilakukan melalui mekanisme Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Termohon, yaitu Pemerintah c.q Presiden RI c.q Kementerian Sekretariat Negara RI (melalui PPID Kemensetneg RI) agar segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan TPF KMM kepada masyarakat dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan TPF KMM sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kesembilan Keppres Nomor 111 Tahun 2004.

 

Akhirnya, pada 10 Oktober 2016, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat melalui Putusan Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 memutus bahwa dokumen hasil penyelidikan KIP Munir merupakan dokumen publik. Dengan demikian, Pemerintah RI wajib untuk segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat. Yang mencengangkan, alih-alih mengumumkan, Termohon justru menyatakan bahwa dokumen dimaksud hilang dan tidak ada salinan laporan penyelidikan KIP Munir yang diserahkan ke Kemensetneg dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih lanjut, Termohon kemudian mengajukan keberatan atas putusan dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 1 November 2016. Proses keberatan di PTUN pun sangat tertutup dan tidak informatif. Majelis Hakim PTUN Jakarta kemudian menerima keberatan Pemohon (Kemensetneg RI) dan menyatakan menolak Putusan KIP terdahulu yang menyatakan bahwa dokumen TPF merupakan informasi publik.

 

Berdasarkan hal tersebut, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera) bekerja sama dengan KontraS menyelenggarakan Eksaminasi Hukum pada Kamis, 20 April 2017 untuk mengkaji kembali Putusan PTUN Jakarta yang menolak Putusan KIP terdahulu. Adapun, tujuan dari eksaminasi ini diharapkan agar adanya kajian hukum secara mendalam guna menguji putusan Majelis Hakim sejak tingkat pertama (Komisi Informasi Pusat) hingga PTUN Jakarta guna dijadikan bahan advokasi lebih lanjut dan kampanye kasus Munir.
Dalam acara tersebut, hadir sebagai eksaminator, Herlambang P. Wiratraman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya), Bivitri Susanti (Dosen STH Indonesia Jentera, Jakarta), Riawan Tjandra (Dosen Hukum Administrasi Universitas Atmajaya, Jakarta), Asfinawati (Ketua YLBHI).

Penulis : DMI
Editor  : APH

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]