Kabar

Diskusi dan Peluncuran Buku Crime and Punishment in Indonesia

Posted by on 16/03/2021 in Kabar, Kegiatan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama sejumlah lembaga yaitu The Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) of the University of Melbourne, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dan Hukumonline menyelenggarakan diskusi dan penerbitan buku berjudul Crime and Punishment in Indonesia pada Rabu (10/3/2021) secara daring.

Buku Crime and Punishment in Indonesia merupakan kumpulan tulisan dari sejumlah scholar Australia serta para pegiat hukum di Indonesia. Dalam acara penerbitan buku tersebut, para kontributor buku hadir untuk menyampaikan paparan singkat mengenai tema yang mereka tulis, diantaranya adalah Simon Butt, Tim Mann, Apsari Dewi, Rifqi Assegaf, Leopold Sudaryono, Josi Khatarina, Lilis Mulyani, Mas Achmad Santosa, Stephanie Juwana, Helen Pausacker, Dina Afrianty, dan Nadirsyah Hosen. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Bidang Studi Hukum Pidana, Topo Santoso dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis hadir untuk memberikan komentar umum mengenai buku tersebut.

Dalam buku ini, para penulis membahas perkembangan dari kaidah hukum yang mengatur praktik penghukuman di Indonesia dengan berbagai permasalahannya. Menurut pandangan Tim Lindsey selaku editor buku ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan oleh Indonesia hingga hari ini dapat dikatakan terlalu konvensional dengan perkembangan problematika hukum saat ini. Hal ini karena KUHP dan KUHAP merupakan warisan Wetboek van Strafrecht (Wvs) Belanda yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi dalam beberapa versi dan menjadi acuan akademisi maupun penegak hukum—polisi, jaksa, advokat, dan hakim.

Selain itu, minimnya pemidanaan alternatif dalam praktik penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia juga disorot dalam buku ini. Salah satu penulis buku, Rifqi Assegaf menilai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) belum maksimal. Menurutnya, apabila terjadi pencurian dengan nilai maksimal Rp2,5 juta semestinya hukuman maksimal pidana selama tiga bulan penjara. Sehingga pelaku tidak dapat ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun penjara.

Namun dalam penelitian yang ia lakukan terhadap 890 putusan terkait perkara pencurian dan penggelapan, hanya terdapat 45 kasus dengan 58 pelaku perkara Tipiring dan penggelapan ringan, ironisnya tak ada satupun pelaku yang dituntut dan dihukum dengan menggunakan pasal Tipiring sesuai dengan Perma 2/2012 ini.

Masih banyak keresahan dan hal menarik berdasarkan hasil riset lapangan mengenai reformasi sistem peradilan pidana yang dimuat dalam buku ini. Buku setebal 500an halaman tersebut diharapkan mampu memperluas wawasan pembaca Indonesia dan internasional mengenai kompleksitas permasalahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Diskusi dan peluncuran buku Crime and Punishment in Indonesia dapat disaksikan ulang di kanal Youtube STH Indonesia Jentera.

 

Artikel ini ditulis oleh Ramzy Erzano.

 

Part. 1

Part. 2

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]