Kabar

Bukan Asal Pasal: Karl vs Bunga

Posted by on 08/01/2016 in Kabar

Kasus Bunga merupakan bentuk umum dari diskriminasi di tempat kerja. Konsep diskriminasi di tempat kerja berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 (UU 21 Tahun 1999), memberikan definisi diskriminasi sebagai setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, keyakinan politik, kebangsaaan atau asal-usul social yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.

Pada kasus Bunga, diskriminasi yang terjadi adalah berdasarkan penampilan, yang jika berdasarkan definsi tersebut tidak termasuk dalam grup yang dilindungi dari diskriminasi (SARA, keyakinan politik, kebangsaan dan asal-usul social). Oleh karenanya, perusahan memiliki hak untuk mengatur penampilan dari karyawannya, seperti, mewajibkan untuk menggunakan busana tertentu atau menentukan standar penampilan dari karyawannya. Namun jika standar penampilan dan busana yang dipersoalkan terkait dengan ekspresi budaya atau agama tertentu, maka hal tersebut dapat merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang. Sebagai contoh, penggunaan Jilbab pada karyawan muslim, penggunaan turban pada keyakinan Sikh.

Walaupun Perusahan bisa mengatur standar penampilan, namun perusahaan tidak dapat melakukan tindakan pemecatan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena ….. kondisi fisik, atau status perkawinan.

Pada kasus Bunga Versus Karl, perusahaan memiliki hak untuk mengatur standar penampilan, namun tidak dapat memutus hubungan kerja. Hal yang dapat dilakukan perusahaan ialah untuk memindahkan posisi dari Bunga dari SPG, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban dari apa yang telah diperoleh bunga sedikit pun. Tindakan pemecatan Karl adalah batal demi hukum dan Karl wajib untuk mempekerjakan Bunga kembali (Pasal 153 ayat (1) UU 13/2003).

Kabar

Pengajar Jentera Kritik Putusan Pengujian UU KPK

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam webinar […]

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]