Kabar

Bukan Asal Pasal: Karl vs Bunga

Posted by on 08/01/2016 in Kabar

Kasus Bunga merupakan bentuk umum dari diskriminasi di tempat kerja. Konsep diskriminasi di tempat kerja berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 (UU 21 Tahun 1999), memberikan definisi diskriminasi sebagai setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, keyakinan politik, kebangsaaan atau asal-usul social yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.

Pada kasus Bunga, diskriminasi yang terjadi adalah berdasarkan penampilan, yang jika berdasarkan definsi tersebut tidak termasuk dalam grup yang dilindungi dari diskriminasi (SARA, keyakinan politik, kebangsaan dan asal-usul social). Oleh karenanya, perusahan memiliki hak untuk mengatur penampilan dari karyawannya, seperti, mewajibkan untuk menggunakan busana tertentu atau menentukan standar penampilan dari karyawannya. Namun jika standar penampilan dan busana yang dipersoalkan terkait dengan ekspresi budaya atau agama tertentu, maka hal tersebut dapat merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang. Sebagai contoh, penggunaan Jilbab pada karyawan muslim, penggunaan turban pada keyakinan Sikh.

Walaupun Perusahan bisa mengatur standar penampilan, namun perusahaan tidak dapat melakukan tindakan pemecatan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena ….. kondisi fisik, atau status perkawinan.

Pada kasus Bunga Versus Karl, perusahaan memiliki hak untuk mengatur standar penampilan, namun tidak dapat memutus hubungan kerja. Hal yang dapat dilakukan perusahaan ialah untuk memindahkan posisi dari Bunga dari SPG, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban dari apa yang telah diperoleh bunga sedikit pun. Tindakan pemecatan Karl adalah batal demi hukum dan Karl wajib untuk mempekerjakan Bunga kembali (Pasal 153 ayat (1) UU 13/2003).

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]