Kabar

Bukan Asal Pasal: Karl vs Bunga

Posted by on 08/01/2016 in Kabar

Kasus Bunga merupakan bentuk umum dari diskriminasi di tempat kerja. Konsep diskriminasi di tempat kerja berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 (UU 21 Tahun 1999), memberikan definisi diskriminasi sebagai setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, keyakinan politik, kebangsaaan atau asal-usul social yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.

Pada kasus Bunga, diskriminasi yang terjadi adalah berdasarkan penampilan, yang jika berdasarkan definsi tersebut tidak termasuk dalam grup yang dilindungi dari diskriminasi (SARA, keyakinan politik, kebangsaan dan asal-usul social). Oleh karenanya, perusahan memiliki hak untuk mengatur penampilan dari karyawannya, seperti, mewajibkan untuk menggunakan busana tertentu atau menentukan standar penampilan dari karyawannya. Namun jika standar penampilan dan busana yang dipersoalkan terkait dengan ekspresi budaya atau agama tertentu, maka hal tersebut dapat merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang. Sebagai contoh, penggunaan Jilbab pada karyawan muslim, penggunaan turban pada keyakinan Sikh.

Walaupun Perusahan bisa mengatur standar penampilan, namun perusahaan tidak dapat melakukan tindakan pemecatan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf i UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena ….. kondisi fisik, atau status perkawinan.

Pada kasus Bunga Versus Karl, perusahaan memiliki hak untuk mengatur standar penampilan, namun tidak dapat memutus hubungan kerja. Hal yang dapat dilakukan perusahaan ialah untuk memindahkan posisi dari Bunga dari SPG, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban dari apa yang telah diperoleh bunga sedikit pun. Tindakan pemecatan Karl adalah batal demi hukum dan Karl wajib untuk mempekerjakan Bunga kembali (Pasal 153 ayat (1) UU 13/2003).

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]