Kabar

Bincang Jentera Online: Memahami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Posted by on 03/04/2020 in Kabar, Kegiatan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Bincang Jentera Online bertajuk “Memahami Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” pada Rabu, 1 April 2020 melalui platform zoom. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian sekaligus Pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan Asisten Pengajar STH Indonesia Jentera, Miqdad Haqqony, sebagai moderator.

Diskusi tersebut menyoroti kebijakan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo per 31 Maret 2020 perihal penanganan Pandemi Covid-19 dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan penetapan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Bivitri mengapresiasi kinerja pemerintah yang pada akhirnya menerbitkan PP perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar walaupun dinilai terlambat. Peraturan pemerintah tersebut memiliki peran untuk mempertegas himbauan social dan physical distancing yang selama ini telah disuarakan guna menghambat laju persebaran Covid-19.

Bivitri kemudian menjelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan pembatasan pergerakan orang maupun barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Kebijakan ini dapat dijalankan dengan memenuhi beberapa kriteria seperti jumlah kasus dan jumlah kematian akibat virus, serta kaitan epidemilogis dengan kejadian serupa di daerah lain.

Namun dalam hal ini Bivitri juga memberikan kritik terhadap pemerintah terkait kendali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Seperti diketahui bersama, pemerintah daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menurut Bivitri, kinerja Kementerian Kesehatan tengah dalam sorotan karena dianggap tidak siap dalam penanganan pandemi. Karenanya perlu pengawasan serius dan perbaikan kinerja Kementerian Kesehatan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif untuk membatasi pererakan orang dan memutus penyebaran virus.

Bivitri juga menilai penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat lebih diperlukan jika dibandingkan dengan rencana penerapan darurat sipil yang sebelumnya juga disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Bivitri, ketentuan darurat sipil yang ada dalam Perpu 23 Tahun 1959 sangat berbeda konteksnya dengan permasalahan pandemi yang kini tengah dihadapi. Ia juga menambahkan bahwa ketentuan darurat sipil dikeluarkan untuk memberantas sejumlah pemberontakan pada saat itu, yang tentu teknisnya sangat berbeda dibanding permasalahan pandemi.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]