Kabar

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Posted by on 05/10/2021 in Kabar, Kegiatan

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi kontradiktif, namun menarik untuk ditelaah dan menjadi diskursus lebih lanjut. Pada akhir 2019, terdapat beberapa kekacauan perihal situasi politik dan hukum seperti revisi UU KPK yang dianggap melemahkan komisi antirasuah tersebut dan penyusunan UU Cipta Kerja yang kontroversial, yang kemudian memunculkan pro dan kontra, hingga gelombang protes di banyak tempat. Namun situasi tersebut nyatanya tidak menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 5% dan bersifat produktif.

Hal tersebut disampaikan oleh pengajar sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Abdul Mughis Mudhoffir, dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rafiqa Qurrata A’yun, dalam Kuliah Umum Mata Kuliah Kebijakan Publik bertajuk “Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia” pada Rabu (29/9/2021) secara daring.

Keduanya mencoba menjelaskan dan memantik diskursus terkait hal yang kontradiktif tersebut dengan menerapkan perspektif ekonomi dan politik yang kritis yakni salah satu ciri legalisme adalah merupakan produk dari relasi yang khas antara negara dengan kekuatan ekonomi. Ketiadaan supremasi hukum yang dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi menandakan suatu bentuk legalisme yang tidak liberal. Baik Mughis maupun Rafiqa menjabarkan bahwa legalisme tersebut lahir dan tumbuh dalam perspektif kapitalisme tertentu, yang dicirikan dengan penggunaan sarana dan kekuatan ekstra-ekonomi yang menonjol, termasuk kekacauan dan pelanggaran hukum, dalam menyusun kekuasaan dan mengumpulkan sumber daya.

Baik Mughis maupun Rafiqa melanjutkan pemaparan dengan gambaran sederhana yang menjelaskan kemampuan dominan pelaku politik dan bisnis yang bermain dalam situasi tersebut. Pelaku politik dan bisnis dengan berbagai kuasa dan sumber daya kemudian mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk ketidakteraturan dan ambiguitas hukum yang bermuara pada legalisme iliberal. Kemampuan tersebut juga menegaskan bahwa kehadiran tatanan hukum yang rasional, sebagaimana yang didefinisikan dan dipopulerkan oleh Weber, tidak selalu berbanding lurus dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Mughis dan Rafiqa kemudian menyimpulkan satu fakta yakni berbagai ketidakteraturan hukum tersebut telah digunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi akumulasi kuasa dan sumber daya oleh aktor politik dan ekonomi, dan memperteguh praktik rent-seeking sebagai salah satu metodenya. Hal tersebut membuat manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi samar, terutama untuk masyarakat secara luas.

 

File Download

Abdil Mughis Mudhoffir and Rafiqa Qurrata A’yun. Doing business under the framework of disorder. illiberal legalism in Indonesia

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]