Kabar

Batas-batas Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana oleh Chandra Hamzah

Posted by on 24/05/2017 in Kabar, Kegiatan

“Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus bersikap positivis, sedangkan hukum progresif dapat diterapkan dalam proses legislasi undang-undang,” sebuah pendapat yang disampaikan oleh Chandra Martha Hamzah dalam kelas Mata Kuliah Penalaran Hukum pada Rabu, 17 Mei 2017 di Perpusatakaan Dan Lev. Chandra memberikan materi dengan tema “Batas-batas Penemuan Hukum dan Hukum Pidana”.

Chandra menyampaikan bagaimana hukum pidana berfokus pada logika dan bahasa. Jika hukum pidana diartikan sebagai peraturan perundang-undangan saja, itu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Dalam menafsirkan hukum yang tertulis dalam undang-undang, seorang ahli hukum harus dapat menggunakan logikanya dengan baik serta memahami tata bahasa yang baik. Dalam memutus perkara, hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus dapat menafsirkan peraturan yang berlaku dengan landasan logika yang runut dan memahami tata bahasa serta makna dari suatu frasa dalam peraturan perundang-undangan.

Tak hanya menjelaskan konsep kepada mahasiswa, ia juga menggunakan beberapa contoh kasus dan penerapan hukum pidana yang secara teori tidak tepat. Ia mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dalam membahas beberapa kasus yang ia sebutkan. Beberapa contoh yang digunakan oleh Chandra antara lain kasus penyebaran konten pornografi yang melibatkan artis dan penghilangan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Kasus-kasus itu dikaitkan dengan penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang berhubungan.

Dengan menggunakan contoh kasus, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara utuh bagaimana implikasi teori ketika dihadapkan pada praktik. Di akhir sesi, Chandra menegaskan kembali bahwa seorang ahli hukum tidak boleh hanya sekadar menghafal pasal dan peraturan, tetapi juga memahami tata bahasa dan memiliki kemampuan berlogika yang kuat.

 

Penulis: DMI
Editor: APH

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]