Kabar

Batas-batas Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana oleh Chandra Hamzah

Posted by on 24/05/2017 in Kabar, Kegiatan

“Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus bersikap positivis, sedangkan hukum progresif dapat diterapkan dalam proses legislasi undang-undang,” sebuah pendapat yang disampaikan oleh Chandra Martha Hamzah dalam kelas Mata Kuliah Penalaran Hukum pada Rabu, 17 Mei 2017 di Perpusatakaan Dan Lev. Chandra memberikan materi dengan tema “Batas-batas Penemuan Hukum dan Hukum Pidana”.

Chandra menyampaikan bagaimana hukum pidana berfokus pada logika dan bahasa. Jika hukum pidana diartikan sebagai peraturan perundang-undangan saja, itu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Dalam menafsirkan hukum yang tertulis dalam undang-undang, seorang ahli hukum harus dapat menggunakan logikanya dengan baik serta memahami tata bahasa yang baik. Dalam memutus perkara, hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus dapat menafsirkan peraturan yang berlaku dengan landasan logika yang runut dan memahami tata bahasa serta makna dari suatu frasa dalam peraturan perundang-undangan.

Tak hanya menjelaskan konsep kepada mahasiswa, ia juga menggunakan beberapa contoh kasus dan penerapan hukum pidana yang secara teori tidak tepat. Ia mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dalam membahas beberapa kasus yang ia sebutkan. Beberapa contoh yang digunakan oleh Chandra antara lain kasus penyebaran konten pornografi yang melibatkan artis dan penghilangan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Kasus-kasus itu dikaitkan dengan penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang berhubungan.

Dengan menggunakan contoh kasus, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara utuh bagaimana implikasi teori ketika dihadapkan pada praktik. Di akhir sesi, Chandra menegaskan kembali bahwa seorang ahli hukum tidak boleh hanya sekadar menghafal pasal dan peraturan, tetapi juga memahami tata bahasa dan memiliki kemampuan berlogika yang kuat.

 

Penulis: DMI
Editor: APH

Kabar

Pengajar Jentera Kritik Putusan Pengujian UU KPK

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam webinar […]

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]