Kabar

Batas-batas Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana oleh Chandra Hamzah

Posted by on 24/05/2017 in Kabar, Kegiatan

“Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus bersikap positivis, sedangkan hukum progresif dapat diterapkan dalam proses legislasi undang-undang,” sebuah pendapat yang disampaikan oleh Chandra Martha Hamzah dalam kelas Mata Kuliah Penalaran Hukum pada Rabu, 17 Mei 2017 di Perpusatakaan Dan Lev. Chandra memberikan materi dengan tema “Batas-batas Penemuan Hukum dan Hukum Pidana”.

Chandra menyampaikan bagaimana hukum pidana berfokus pada logika dan bahasa. Jika hukum pidana diartikan sebagai peraturan perundang-undangan saja, itu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Dalam menafsirkan hukum yang tertulis dalam undang-undang, seorang ahli hukum harus dapat menggunakan logikanya dengan baik serta memahami tata bahasa yang baik. Dalam memutus perkara, hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus dapat menafsirkan peraturan yang berlaku dengan landasan logika yang runut dan memahami tata bahasa serta makna dari suatu frasa dalam peraturan perundang-undangan.

Tak hanya menjelaskan konsep kepada mahasiswa, ia juga menggunakan beberapa contoh kasus dan penerapan hukum pidana yang secara teori tidak tepat. Ia mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dalam membahas beberapa kasus yang ia sebutkan. Beberapa contoh yang digunakan oleh Chandra antara lain kasus penyebaran konten pornografi yang melibatkan artis dan penghilangan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Kasus-kasus itu dikaitkan dengan penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang berhubungan.

Dengan menggunakan contoh kasus, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara utuh bagaimana implikasi teori ketika dihadapkan pada praktik. Di akhir sesi, Chandra menegaskan kembali bahwa seorang ahli hukum tidak boleh hanya sekadar menghafal pasal dan peraturan, tetapi juga memahami tata bahasa dan memiliki kemampuan berlogika yang kuat.

 

Penulis: DMI
Editor: APH

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]