Kabar

Badan Pengelola Regulasi untuk Sistem Peraturan yang Lebih Baik

Posted by on 04/03/2020 in Kegiatan

Permasalahan terkait regulasi yang umum terjadi di banyak negara adalah inkonsistensi pengaturan, absennya monitoring dan evaluasi terhadap regulasi, proses pembentukan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta regulasi yang dibentuk tidak terencana dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Cesar Cordova, Senior Director di Jacobs, Cordova & Associates, dalam kuliah umum internasional bertajuk “Setting and Appraising Regulatory Institution” di Kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jumat (28/2/2020) lalu.

Dr. Cordova adalah ahli reformasi regulasi yang telah membantu lebih dari 50 negara dalam berbagai proyek perbaikan tata kelola pemerintahan. Saat ini, ia tengah membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan reformasi regulasi.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa terdapat tiga sumbu utama dalam reformasi regulasi, yaitu meningkatkan kualitas regulasi yang sudah eksis lewat deregulasi dan kodifikasi, lalu memastikan kualitas regulasi yang akan dikeluarkan lewat beberapa pendekatan seperti Regulatory Impact Assesment (RIA), dan membentuk sistem manajemen regulasi yang lebih baik.

Ia juga berpendapat bahwa, dalam melaksanakan reformasi regulasi, diperlukan lembaga yang fokus pada fungsi pengelolaan peraturan perundang-undangan. Lembaga itu bertugas untuk melakukan perencanaan, harmonisasi dan sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan.

Beberapa lembaga yang dapat menjadi rujukan, antara lain,Subcommittee for Regulation and System Reform di Jepang, Regulatory Reform Committee di Korea Selatan, National Regulatory Control Council di Jerman, dan Administrative Board for Administrative Burdens di Belanda.

Dalam kesempatan tersebut, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang juga pengajar STH Indonesia Jentera, Rizky Argama, menyampaikan secara singkat hasil kajian PSHK bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait persoalan reformasi regulasi di Indonesia. Studi itu, menurutnya, mengonfirmasi beberapa gejala yang sudah diyakini oleh berbagai pihak mengenai kelemahan dalam sistem perundang-undangan Indonesia, seperti tidak sinkronnya perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan, hiperregulasi dan tumpang tindih antarperaturan, serta tidak terlembaganya monitoring dan evaluasi peraturan.

Kuliah internasional yang dimoderatori oleh Wakil Ketua STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, tersebut  terlaksana berkat kerja sama PSHK dan STH Indonesia Jentera. Selain dihadiri mahasiswa, kegiatan itu berhasil menarik perhatian berbagai kalangan, seperti praktisi hukum, peneliti, serta jurnalis yang turut aktif menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]