Kabar

Asosiasi Pengajar HTN-HAN sebagai Ruang Diskusi yang Hidup Kembali

Posted by on 09/11/2016 in Kabar

Bivitri Susanti—Wakil Ketua STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK—dipilih sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Jumat, 28 Oktober 2016. Kiprah Bivitri Susanti dalam HTN dan HAN memang sudah berlangsung lama. Maka itu, kapasitas Bivitri menjadi salah satu faktor dipilihnya sebagai Ketua APHTN-HAN. Metode pemilihannya dilakukan oleh anggota-anggota yang hadir dalam Musyawarah Daerah tanpa voting. Meskipun organisasi ini baru dihidupkan lagi setelah lama tidak aktif, para anggota sudah saling mengenal dengan baik karena bidang kajian yang sama. Mereka kerap bertemu dalam seminar-seminar atau saling mengomentari tulisan masing-masing. Nama-nama yang tergabung antara lain Prof. Mahfud MD, Fritz Edward Siregar, Refly Harun, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Todung Mulya Lubis (sebagai Dewan Pembina), Feri amsari, dan Pan Mohammad Faiz.

Di dalam asosiasi itu, ada tiga biro, yaitu penelitian dan pengembangan; pengkajian dan penerbitan; dan akademik dan pembinaan pengajaran. Fritz Edward Siregar—pengajar STH Indonesia Jentera—juga mendapat peran untuk menjadi Kepala Biro Pengkajian dan Penerbitan, sedangkan Fajri Nursyamsi—pengajar STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK)—berperan sebagai anggota Biro Penelitian dan Pengembangan. Asosiasi yang letaknya di pusat pemerintahan—mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya—Itu berharap bisa menjadi lebih responsif untuk menanggapi perkembangan praktik dan diskusi HTN dan HAN.

APHTN-HAN akan mengadakan berbagai pengkajian, forum diskusi, dan penelitian. Meskipun demikian, hal yang diutamakan adalah biro akademik dan pembinaan pengajaran akan berupaya mengadakan forum-forum yang membuka ruang para pengajar HTN dan HAN bisa bertukar gagasan, bahan, dan metode dalam mengajar. Dengan demikian, standar kualitas pengajaran bisa lebih ditingkatkan.

Itu pula penyampaian Bivitri Susanti sebagai Ketua APHTN-HAN dalam pidatonya di pelantikannya. Ia menyampaikan bahwa dinamika politik yang terjadi belakangan ini sebenarnya membutuhkan perhatian dari kalangan akademisi, tetapi luput, Hal itu disebabkan bahwa akademisi belum berorganisasi. Ia berharap, dengan adanya organisasi, masukan kepada dunia praktik dan perbaikan mutu pengajaran untuk kader-kader pemikir HTN dan HAN bisa menjadi lebih baik.

Tergabungnya pengajar STHI Jentera dan peneliti PSHK jelas punya pengaruh dalam peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian. STHI Jentera juga secara resmi menjadi Sekretariat APHTN-HAN wilayah Jakarta karena lokasinya yang cukup strategis. Dengan demikian, STHI Jentera dan PSHK jadi punya kesempatan untuk bertemu dengan lebih banyak institusi pendidikan lain maupun institusi lain yang terkait, seperti MK, MPR, DPR, DPR, Pemda DKI, dan KY.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]