Kabar

Arsul Sani: Mengenal Lebih Dekat Lembaga Legislatif

Posted by on 17/02/2017 in Kabar, Kegiatan

Diawali dengan pertanyaan kepada para mahasiswa: siapa Montesquieu dan bagaimana praktik dari teori Montesquieu? Arsul Sani, SH, M. Si, Pr.M (Anggota DPR RI periode 2014—2019) membuka kuliah perdana mata kuliah Kekuasaan Legislatif di STH Indonesia Jentera pada Kamis, 16 Februari 2017. Beberapa mahasiswa antusias memberikan jawaban dan pendapatnya. Dikatakan bahwa Montesquieu merupakan pencetus teori Trias Politika, ia juga menjelaskan teori itu, bagaimana pembagiannya, dan bagaimana pelaksanaannya dalam tataran praktik. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa teori Montesquieu tidak terlaksana, terutama di negara dengan sistem parlementer—kepala pemerintah (Perdana Menteri) merupakan anggota parlemen, yang artinya tidak ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif.

Dari pertanyaan tersebut, Arsul Sani menjelaskan lebih luas tentang lembaga legislatif, mulai dari teori-teori dasar hingga penerapannya di negara-negara yang ada di dunia. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan perbandingan antara lembaga legislatif di negara-negara itu dan Indonesia. Ia juga memaparkan tentang sejarah perkembangan lembaga legislatif Indonesia berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar dan periodisasi kekuasaan, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, yang masing-masing mengalami perubahan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, Arsul Sani menyampaikan tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, serta pengawasan. Ia menegaskan bahwanya fungsi legislasi seharusnya menjadi fokus utama kerja DPR, selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sementara itu, persoalan yang terjadi di fungsi anggaran sering kali dijadikan praktik koruptif pada masa lalu. Fungsi pengawasan di DPR dikatakan sebagai fungsi turunan dari legislasi karena melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun, kepentingan politik seringkali tidak dapat dihindari.

Ia menutup sesi kuliah pembuka tersebut dengan mengatakan bahwa menjadi anggota DPR merupakan amanat yang seharusnya diemban dengan baik. Tidak hanya sekadar menyalurkan aspirasi, tetapi juga harus mumpuni secara ilmu karena tugas anggota DPR memiliki dampak yang besar terhadap hajat hidup warga Indonesia.

 

Penulis: CC

Editor: APH, DMI

 

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]