Kabar

Arsul Sani: Mengenal Lebih Dekat Lembaga Legislatif

Posted by on 17/02/2017 in Kabar, Kegiatan

Diawali dengan pertanyaan kepada para mahasiswa: siapa Montesquieu dan bagaimana praktik dari teori Montesquieu? Arsul Sani, SH, M. Si, Pr.M (Anggota DPR RI periode 2014—2019) membuka kuliah perdana mata kuliah Kekuasaan Legislatif di STH Indonesia Jentera pada Kamis, 16 Februari 2017. Beberapa mahasiswa antusias memberikan jawaban dan pendapatnya. Dikatakan bahwa Montesquieu merupakan pencetus teori Trias Politika, ia juga menjelaskan teori itu, bagaimana pembagiannya, dan bagaimana pelaksanaannya dalam tataran praktik. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa teori Montesquieu tidak terlaksana, terutama di negara dengan sistem parlementer—kepala pemerintah (Perdana Menteri) merupakan anggota parlemen, yang artinya tidak ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif.

Dari pertanyaan tersebut, Arsul Sani menjelaskan lebih luas tentang lembaga legislatif, mulai dari teori-teori dasar hingga penerapannya di negara-negara yang ada di dunia. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan perbandingan antara lembaga legislatif di negara-negara itu dan Indonesia. Ia juga memaparkan tentang sejarah perkembangan lembaga legislatif Indonesia berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar dan periodisasi kekuasaan, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, yang masing-masing mengalami perubahan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, Arsul Sani menyampaikan tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, serta pengawasan. Ia menegaskan bahwanya fungsi legislasi seharusnya menjadi fokus utama kerja DPR, selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sementara itu, persoalan yang terjadi di fungsi anggaran sering kali dijadikan praktik koruptif pada masa lalu. Fungsi pengawasan di DPR dikatakan sebagai fungsi turunan dari legislasi karena melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun, kepentingan politik seringkali tidak dapat dihindari.

Ia menutup sesi kuliah pembuka tersebut dengan mengatakan bahwa menjadi anggota DPR merupakan amanat yang seharusnya diemban dengan baik. Tidak hanya sekadar menyalurkan aspirasi, tetapi juga harus mumpuni secara ilmu karena tugas anggota DPR memiliki dampak yang besar terhadap hajat hidup warga Indonesia.

 

Penulis: CC

Editor: APH, DMI

 

Kabar

Call For Paper Jentera: Jurnal Hukum Edisi Vol. 4 No. 2 (2021)

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum […]

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]