Kabar

Arif Zulkifli menjadi Pengajar Tamu Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik

Posted by on 21/05/2021 in Kabar, Kuliah Tamu

Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media sekaligus Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menjadi pengajar tamu dalam mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik pada Selasa (11/5/2021) secara daring. Pada sesi tersebut, Arif membawakan materi bertajuk “Media, Kepentingan Publik, dan Advokasi Kebijakan”.

Dalam kesempatan tersebut, Arif menjelaskan bahwa sebenarnya jurnalis bekerja dalam koridor yang sempit. Seorang jurnalis dituntut untuk menjalankan pekerjaan dan prinsip jurnalisme di antara memenuhi hak publik untuk mengetahui sebuah informasi yang disajikan dan kode etik jurnalistik. Hak publik atas informasi ini diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan hal tersebut, maka pers diberikan amanat oleh konstitusi untuk mendalami informasi yang tidak dapat diakses secara langsung oleh publik untuk kemudian diberitakan dengan skala yang lebih luas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pers juga dibekali panduan yang disebut kode etik jurnalistik. Arief menyebut pola yang dijalankan oleh pers tersebut sebagai kebebasan sekaligus batasan dalam bekerja.

Menurutnya, dua pola kerja pers di atas harus seiring sejalan. Oleh karena itu, Arif menilai apabila pekerjaan pers itu dibatasi dengan adanya represi terhadap jurnalis atau bahkan pembredelan, maka secara langsung juga akan membatasi hak publik atas informasi. Di lain sisi, dalam pemberitaannya pers juga perlu untuk memperhatikan kebenaran jurnalistik. Kebenaran jurnalistik diartikan sebagai kesiapan sebuah pemberitaan untuk diuji dan kemungkinan berita tersebut tidak akurat, serta konsekuensi yang dapat muncul dari berita tersebut. Arif juga menyinggung perihal mengapa pers tidak menyajikan kebenaran hukum. Ia menjelaskan bahwa tugas pers bukan untuk menyajikan ketepatan hukum karena hal tersebut sudah memiliki mekanisme tersendiri menurut konstitusi. Tugas pers adalah memuat pemberitaan untuk memenuhi hak publik atas informasi, sekaligus sebagai peringatan dan masukan untuk proses penegakan hukum.

Dalam konteks advokasi kebijakan, insan pers juga memiliki peran penting terutama ihwal sebaran informasi. Peran tersebut dapat berupa cara mendapatkan informasi yang terkini perihal proses penyusunan kebijakan yang menjadi target advokasi atau strategi untuk mempengaruhi publik terkait advokasi sebuah kebijakan melalui pemberitaan media. Terkait dengan hal tersebut, Arif menjabarkan beberapa langkah pemetaan media sebagai bagian dari advokasi kebijakan. Pertama, penting untuk menentukan jenis media yang menjadi target pemberitaan advokasi kebijakan. Jenis media ini meliputi daring atau cetak serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan advokasi. Kedua, perlu untuk mempertimbangkan aspek integritas dan tingkat pengaruh media. Kedua hal tersebut dapat diukur melalui alat bantu yang kini banyak tersedia di beberapa platform, untuk kemudian dianalisis secara lebih mendalam.

 

Penulis: MH

Kabar

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]

Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Sidang Senat Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022 dan […]

Jentera Selenggarakan Bimbingan Karier bagi Lulusan Ketiga

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni STH Indonesia Jentera menyelenggarakan bimbingan karier untuk calon lulusan periode 2020/2021 […]

Pembelajaran dari Kasus Hibah Akidi Tio

Viralnya kasus Akidi Tio bermula dari pernyataan tertulis Humas Mabes Polri bahwa Polda Sumatera Selatan […]

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]