Kabar

Arif Zulkifli menjadi Pengajar Tamu Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik

Posted by on 21/05/2021 in Kabar, Kuliah Tamu

Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media sekaligus Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menjadi pengajar tamu dalam mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik pada Selasa (11/5/2021) secara daring. Pada sesi tersebut, Arif membawakan materi bertajuk “Media, Kepentingan Publik, dan Advokasi Kebijakan”.

Dalam kesempatan tersebut, Arif menjelaskan bahwa sebenarnya jurnalis bekerja dalam koridor yang sempit. Seorang jurnalis dituntut untuk menjalankan pekerjaan dan prinsip jurnalisme di antara memenuhi hak publik untuk mengetahui sebuah informasi yang disajikan dan kode etik jurnalistik. Hak publik atas informasi ini diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan hal tersebut, maka pers diberikan amanat oleh konstitusi untuk mendalami informasi yang tidak dapat diakses secara langsung oleh publik untuk kemudian diberitakan dengan skala yang lebih luas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pers juga dibekali panduan yang disebut kode etik jurnalistik. Arief menyebut pola yang dijalankan oleh pers tersebut sebagai kebebasan sekaligus batasan dalam bekerja.

Menurutnya, dua pola kerja pers di atas harus seiring sejalan. Oleh karena itu, Arif menilai apabila pekerjaan pers itu dibatasi dengan adanya represi terhadap jurnalis atau bahkan pembredelan, maka secara langsung juga akan membatasi hak publik atas informasi. Di lain sisi, dalam pemberitaannya pers juga perlu untuk memperhatikan kebenaran jurnalistik. Kebenaran jurnalistik diartikan sebagai kesiapan sebuah pemberitaan untuk diuji dan kemungkinan berita tersebut tidak akurat, serta konsekuensi yang dapat muncul dari berita tersebut. Arif juga menyinggung perihal mengapa pers tidak menyajikan kebenaran hukum. Ia menjelaskan bahwa tugas pers bukan untuk menyajikan ketepatan hukum karena hal tersebut sudah memiliki mekanisme tersendiri menurut konstitusi. Tugas pers adalah memuat pemberitaan untuk memenuhi hak publik atas informasi, sekaligus sebagai peringatan dan masukan untuk proses penegakan hukum.

Dalam konteks advokasi kebijakan, insan pers juga memiliki peran penting terutama ihwal sebaran informasi. Peran tersebut dapat berupa cara mendapatkan informasi yang terkini perihal proses penyusunan kebijakan yang menjadi target advokasi atau strategi untuk mempengaruhi publik terkait advokasi sebuah kebijakan melalui pemberitaan media. Terkait dengan hal tersebut, Arif menjabarkan beberapa langkah pemetaan media sebagai bagian dari advokasi kebijakan. Pertama, penting untuk menentukan jenis media yang menjadi target pemberitaan advokasi kebijakan. Jenis media ini meliputi daring atau cetak serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan advokasi. Kedua, perlu untuk mempertimbangkan aspek integritas dan tingkat pengaruh media. Kedua hal tersebut dapat diukur melalui alat bantu yang kini banyak tersedia di beberapa platform, untuk kemudian dianalisis secara lebih mendalam.

 

Penulis: MH

Kabar

Pengurus Baru UKM Belantara Kota Jentera Resmi Dilantik

Pengurus baru Belantara Kota STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara daring pada Sabtu (5/6/2021). Pelantikan […]

Mengenal Bentuk Kerja Sama Internasional Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula […]

Pernyataan Sikap Bersama terkait Proses Pembentukan dan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Naskah 2019

Proses pembaruan KUHP memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Kami mendukung dan mengapresiasi […]

Pemerintah Perlu Cermat dalam Proses Revisi KUHP

Revisi KUHP memiliki perbedaan mendasar dengan aturan yang biasa diundangkan karena akan berimplikasi pada banyak […]

Empat Kampus Hukum Berkolaborasi Selenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ,Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, […]

Jentera Bahas Perilaku Bullying bersama Siswa SMAN 9 Tangerang

Bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan Komisi Yudisial

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) tentang Kerja […]

Arif Zulkifli menjadi Pengajar Tamu Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik

Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media sekaligus Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menjadi pengajar tamu dalam […]