Kabar

2016 ICON-S Public Law Conference: Di Manakah Letak Mahkamah Konstitusi Indonesia?

Posted by on 23/06/2016 in Kabar, Konferensi

Perwakilan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera), Fritz Siregar, membawakan makalah yang berjudul “Indonesia Constitutional Court: Weak Court, Strong Court or Pretend to be Strong Court?” Makalah itu ditulis untuk memberikan kontribusi terhadap teori “strong court” dan “weak court” yang selama ini digunakan untuk menentukan status dari suatu mahkamah konstitusi (MK). Teori itu menyatakan apabila sebuah putusan MK tidak membutuhkan pengaturan lanjutan dari DPR, MK termasuk dalam kategori “strong court”. Kemudian, apabila sebuah putusan MK masih membutuhkan persetujuan DPR, MK itu masuk dalam kategori “weak court”. Dalam makalah yang mendapat respons sangat baik itu, Fritz mempertanyakan posisi dari Mahkamah Konstitusi Indonesia. Di manakah letak Mahkamah Konstitusi Indonesia,; berada dalam spektrum “strong court”, “weak court “atau “pretend to be strong court”?

Makalah tersebut dipaparkan oleh pengajar STH Indonesia Jentera pada 17—19 Juni 2016 ketika menghadiri 2016 ICON-S, International Society of Public Law Conference. Konferensi itu diadakan di Humboldt University, Berlin, Jerman. Sejak didirikan pada 2013, ICON-s adalah satu-satunya organisasi para pengajar hukum publik yang memiliki anggota mewakili hampir seluruh dunia. Tema utama yang menjadi fokus pada tahun ini adalah “Borders, Otherness and Public Law”.

Para pemikir utama dalam bidang hukum tata negara juga hadir dalam Konperensi ini di antaranya Ran Hirschl, Rosalind Dixon, Mark Tushnet, dan Tom Ginsburg. Bahkan, Federal Constitutional Court Germany juga terlibat dengan kehadiran Justice Susanne Baer yang memberikan pemaparan mengenai “Inequalities that Matter”. Bagian terakhir dari Konferensi itu ditutup dengan berdiskusi bersama Chief Justice Koen Lenaerts, President of the Court of Justice of the European Union, dan Chief Justice Guido Raimondi, President of the European Court of Human Rights.

Konferensi yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut diikuti oleh peserta dari 53 negara dari berbagai belahan dunia. Hanya ada seorang perwakilan Indonesia yang hadir dalam konferensi internasional yang berfokus pada perkembangan hukum tata negara ini. Bahkan, perwakilan Asia juga sangat sedikit terlibat dalam konferensi ini. (FS)

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]